PAKAIAN ADAT

Dewan Intrupsi Soal Pakaian Adat

KEPAHIANG, BE – Pelaksanaan rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka HUT Kabupaten Kepahiang ke-9 pada Sabtu (5/1) kemarin berlangsung dengan khidmat. Menariknya dalam paripurna itusempat dilakukan intrupsi oleh kalangan anggota DPRD Kepahiang. Dimana dalam kesempatan tersebut dewan mengkritik soal pakaian adat yang dikenakan Bupati yang ternyata menurut dewan tidak sama dengan pakaian adat Kepahiang. Kontan saja hal ini sempat menggangu jalannya paripurna.

“Intewrupsi ketua, kami selaku dewan sangat kecewa dengan pakaian adat yang dikenakan bupati. Menurut kami pakaian yang dikenakan bupati tersebut tidak sesuai dengan pakaian adat Kepahiang. Padahal bupati sebagai Raja dalam adat harusnya paham mengenai pakaian adat ini. Wajar saja jika miniatur rumah adat kepahiang yang ada pada stand pameran BMA Kepahiang oleh bupati sewaktu kunjungan disamakan dengan rumah gubuk,” ujar Ketua Komisi II Zainal SSOs yang juga ketua BMA Kepahiang dalam intrupsinya kemarin.

Sementara itu hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi I Edwar Sampsi SIp MM dimana menurutnya bupati harus bisa menjelaskan mengenai pakaian adat yang kepahiang ini. Apalagi gelar bupati sendiri merupakan Aryo Rajo Dupati Junjung seharusnya paham akan pakaian adat dan dalam undangan paripurna ini juga sebenarnya sudah jelas pakaian masing-masing undangan haruslah pakaian adat.

“Bupati harus menjelaskan mengenai pakaian adat ini,” tambahnya sewaktu melakukan intrupsi kepada pimpinan dewan Rokadi Imansyah.

Sementara itu, Bupati Kepahiang Drs H Bando Amin C Kader MM menanggapi intrupsi para dewan tersebut menyampaikan jika pakaian adat yang dikenakannya ini merupakan sebuah penghargaan dan prestasi yang diberikan oleh kalangan adat dari beberapa daerah di Indonesia bahkan juga dari beberapa negera. Mengenai pakaian adat Kepahiang sendiri menurutnya dirinyalah yang berperan mendesain pakaian adat kepahiang tersebut. Dirinya mengakui jika pada pakaian adatnya memang ada perbedaan yakni pada selendangnya, namun perbedaan selendang tersebut merupakan sudah kesepakatan raja-raja.

“Pakaian adat yang saya kenaikan ini adalah prestasi bahkan ada dari negara Filipina, Palembang, Padang, Sunda, Bali dan banyak lagi daerah lainnya,” jelas Bando.

Dikatakannya, terlepas dari hal tersebut dirinya selaku bupati mengucapkan rasa terimakasih atas peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaan paripurna HUT Kepahiang yang ke 9 ini. “Saya ucapkan rasa terimakasih atas peran serta seluruh elemen masyarakat sehingga kita daerah Kepahiang bisa melaksanakan HUT Kepahiang yang ke 9 ditahun 2013 ini,” jelas Bupati.

Hadir dalam paripurna tersebut, Asisten II Pemprov Bengkulu mewakili Gubernur Bengkulu yang berhalangan hadir, unsur muspida dan FKPD Kepahiang, para pewakilan bupati se-Provinsi Bengkulu serta tamu undangan dari luar Kabupaten Kepahiang. Dalam pemaparan bupati saat menyampaikan sambutan dalam paripurna kemarin, beberapa hal diantaranya adalah terkait dengan peningkatanperekonomian. Pembangunan yang terus maju serta pendidikan dan kesehatan yang terus meningkat. “Sudah banyak yang dilakukan pemerintah daerah untuk memajukan daerah ini diusianya yang masih muda bisa sejajar dengan kabupaten lain,” kata Bando Amin.

Sementara itu, Ketua MUI Kepahiang Thobari Muad SH sangat meyayangkan adanya intrupsi yang dilakukan kalangan dewan dalam pelaksanaan rapat paripurna istimewa HUT Kepahiang ini. Menurutnya ada etika lain yang bisa dilakukan tanpa harus dikemukakan dimuka persidangan yang menurutnya lebih sopan dilakukan. Apalagi mengenai intrupsi ini dilakukan oleh ketua BMA yang seyogyanya tahu mengenai aturan berupa hukum adat.

“Sebenarnya tanpa intrupsi bisa saja dilayangkan surat ataupun membisikkan mengenai pasal baju adat yang dikenakan bupati tersebut, tentunya mengenai hal ini kita sangat sayangakan sekali,” ujar Thobari usai Paripurna kemarin.
Menurutnya, mengenai hal ini dirinya meminta tidak terulang kembali pada pelaksanaan paripurna yang akan datang. Suatu kejanggalan menurutnya jika dalam paripurna istimewa ada intrupsi.

“Harapan kita ini tidak terulang lagi dalam pelaksanaan paripurna kedepannya, apalagi ini moment paripurna istimewa HUT Kepahiang. Saya juga mengkritik dan menurut saya sangat tidak etis jika anggota dewan tidak hadir dalam paripurna ini, dan menurut informasi yang saya dapat ada 2 anggota dewan yang tidak hadir seperti yang disampaikan dalam pelaksanaan paripurna,” tandas Thobari. (505)